KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANIAN

Indonesia adalah negara agraris. Masyarakat Indonesia mulai mengenal bercocok tanam sejak dahulu, namun banyak petani kita yang tidak maju karena tidak mengetahui tentang informasi – informasi seputar pertanian. Dengan seiringnya zaman, dan kemajuan tekhnologi membuat petani kita semakin maju dan memiliki pengetahuan – pengetahuan baru dalam pertanian. Sehingga saat panen tiba dapat memperoleh hasil panen yang optimum serta petani dapat menjaga lingkungan di sekitarnya. Selain dengan kemajuan tekhnologi, petani juga memerlukan kebijakan dari pemerintah sehingga petani dapat mencapai tujuan tertentu dalam pasar produk pertanian domestik. Karena petani kita banyak mengalami kesulitan dalam hal pemasaran.

Kebijakan pemerintah ini memiliki banyak kepentingan. Diantaranya, kepentingan tentang lingkungan perdagangan internasional. Pemerintah akan mengatur kebijakan tentang pasar dunia, hambatan perdagangan,hambatan karantina dan teknis, menjaga tingkat persaingan global dan citra pasar, dan manajemen masalah keamanan hayati (biosecurity) yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dengan adanya kebijakan tersebut petani Indonesia mampu mengembangkan sayapnya ke kancah internasional dengan lebih mudah.

Kemudian kebijakan tentang infrastruktur seperti transportasi, pelabuhan, telekomunikasi, energi, dan fasilitas irigasi. Kebijakan pemerintah ini sangat membantu  peytani kita dalam hal transaksi baik impor maupun ekspor.

Dan yang tak kalah kepentingan kebijakan pertanian tentang masalah akses sumber daya alam seperti manajemen vegetasi setempat, perlindungan keanekaragaman hayati, keberlanjutan sumber daya alam pertanian prodduktif. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut lingkungan masih terjaga meskipun tekhnologi sudah maju.